Di Malaysia, BBM Naik Gaji Pejabat Dipotong

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata tak hanya di Indonesia. Baru-baru ini pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan yang sama.

Namun ternyata ada sedikit perbedaan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Jika di Indonesia kenaikan BBM ini coba diimbangi dengan kebijakan BLT, di Malaysia kenaikan BBM diikuti dengan pemotongan gaji seluruh menteri dan pejabat tinggi Negara.

PM Ahmad Badawi menyampaikan pemotongan gaji pejabat sebesar 10 persen ini dilakukan sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. “Para pejabat pemerintahan harus memberikan contoh bagaimana caranya menghadapi tantangan itu,” ujar Badawi.

Selain menteri, Badawi juga akan memotong gaji serta tunjangan PM, deputi PM,dan wakil menteri. Satu paket dengan kebijakan itu, Badawi juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri bagi para pejabat tinggi.

Sejumlah mega proyek juga akan ditunda untuk menghemat anggaran. Gerakan tersebut diperkirakan akan mampu menghemat anggaran negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun). Badawi mengaku menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang belum ada alternatif kebijakan lainnya.

BBM Naik Bukan Solusi

Apapun alasannya dan apapun kebijakan lain yang menyertainya, hakikatnya keputusan pemerintah menaikkan BBM bukan solusi terbaik untuk rakyat. Kebijakan ini justru akan menindas rakyat. Pemerintah memang sudah tidak lagi memihak rakyat, mereka justru mengorbankan rakyat demi mendapatkan keuntungannya sendiri. Hal ini disampaikan oleh Ekonom UGM Revrisond Baswir, Tabiat penguasa-penguasa kita dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Menindas rakyat demi keuntungan masing-masing,” ujarnya.

Ahmadiyah Ditolak di Malaysia, Pakistan, dan Arab Saudi

Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan penolakan ajaran Ahmadiyah bukan hanya datang dari umat Muslim Indonesia saja. Umat Muslim dari Malaysia, Brunei , Pakistan dan Arab Saudi juga menentang aliran tersebut. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (12/6).

Menag juga membeberkan sejarah kelahiran Ahmadiyah. Ahmadiyah didirikan di Kota Qodian, India, oleh Mirza Ghulam Ahmad pada 23 Maret 1889. Dalam perkembangannya Ahmadiyah terbagi menjadi dua aliran yaitu Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore.

Ahmadiyah Qodian berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sementara Ahmadiyah Lahore berpendapat Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu.

Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada 1925 dalam bentuk organisasi. Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagai pengikut Ahmadiyah Lahore dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai pengikut Ahmadiyah Qodian.

Namun dalam perkembangannya, JAI di Indonesia mendapat penolakan dari umat Islam. Penolakan itu dalam bentuk keberatan dan pengrusakan bangunan rumah, masjid dan musala milik Ahmadiyah di berbagai daerah.

“MUI mengeluarkan fatwa tahun 1990 menyatakan bahwa Ahmadiyah Qodian adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Hal yang sama disampaikan oleh PBNU, Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lainnya,” beber Menag.

Dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut, Depag bersama Jaksa Agung, Mendagri, dan Mabes Polri serta beberapa tokoh agama  mengupayakan dialog dengan pengurus Jemaat Ahmadiyah.

Namun, dari hasil pantauan, hasil dialog tidak dilaksanakan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI).

Hal ini yang menyebabkan rapat Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) pada 16 April 2008 merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan SKB agar warga JAI diberi perintah dan diberi peringatan keras untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

Pentagon Larang Google

BBC News melaporkan bahwa Pentagon telah melarang Google untuk memfilmkan dan membuat pembelajaran mengenai basis militer AS. Larangan berlaku setelah Google menampilkan sebuah cuplikan kondisi luar dan dalam basis militer AS di Fort Sam Houston, Texas, dan dapat dilihat melalui layanan Google Earth Street View.

Departemen pertahanan AS mengatakan, gambar-gambar yang tampil di Google Earth termasuk gambar yang dapat di-render dan dilihat 360 derajat, dan termasuk akses control points, barrier, kantor pusat, fasilitas-fasilitas militer, dan area komunitas.

Google melalui juru bicara-keputusan untuk memasuki basis milter AS adalah suatu kesalahan. Bukan kebijakan Google untuk meminta akses instalasi militer, tapi dalam hal ini adalah operator kendaraan dengan kamera di atas, di mana Google dapat menampilkan gambar di layanan Street View, telah memberi akses. Setelah diketahui kesalahan ini, secepatnya Google menghapus gambar basis militer Pentagon.

Bukan hanya Pentagon yang gerah dengan teknologi milik Google pada Google Earth, pada Juli 2007, satelit Google Earth telah menampilkan misil balistik milik China, kemudian pemerintah India juga terganggu ketika pesawat tempur Sukhoi 30MK1 muncul di Google Earth.